Arah Kebijakan Transisi Energi Tak Cukup Yakinkan Investor

Selain kebijakan pemerintah yang kontradiktif, segudang persoalan menyebabkan aliran investasi hijau tersendat.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Panel-panel sel surya pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sengkol, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (29/8/2019). Penggunaan PLTS Sengkol serta dua PLTS lain, yakni PLTS Selong dan PLTS Pringgabaya di Lombok Timur yang masing-masing berkapasitas 5 megawatt, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan untuk pembangkit listrik Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS - Arah kebijakan pemerintah di sektor energi terbarukan belum mampu meyakinkan lembaga pembiayaan internasional menyalurkan pembiayaan untuk mendukung program transisi energi di Indonesia. Terkikisnya kepercayaan investor mengakibatkan adanya defisit investasi hijau yang tentu akan menyulitkan negara untuk mencapai target emisi karbon netral.

Saat dihubungi, Rabu (8/5/2024), Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai arah kebijakan Pemerintah Indonesia belum bisa membuat investor dari lembaga kemitraan ataupun lembaga internasional lain meyakini komitmen transisi energi di Tanah Air.