Pelajaran di Balik Lonjakan Tagihan Bea Masuk Sepatu, Robot, dan Keyboard Braille Impor
Sosialisasi regulasi perlu ditingkatkan untuk menghindari miskomunikasi yang mengganggu penegakan aturan bea dan cukai.
(Dari kiri ke kanan) Kepala Bidang PAUD, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Wawan Sofwanudin; Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo; Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Askolani; Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo; Senior Technical Advisor DHL Indonesia, Ahmad Mohammed; dan Plt Kepala SLB-A Pembina Tingkat Nasional dalam media briefing terkait kewenangan Ditjen Bea dan Cukai dalam proses Impor di Tangerang, Senin (29/4/2024).
Dalam beberapa pekan terakhir, langkah pemerintah dalam menegakkan aturan pungutan bea masuk menjadi sorotan masyarakat, utamanya di media sosial. Minimnya pemahaman terkait regulasi yang ada sempat membuat publik menganggap aturan kepabeanan di Indonesia terlalu ruwet, menyulitkan, bahkan merugikan masyarakat.
Saat ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah meluruskan informasi sekaligus menyelesaikan seluruh persoalan dengan pihak-pihak yang sempat merasa dirugikan. Kendati begitu, otoritas kepabeanan masih punya pekerjaan rumah besar untuk melakukan sosialisasi regulasi secara masif untuk menghindari miskomunikasi serupa di masa mendatang.