Apindo Berharap Ada Evaluasi Kebijakan Impor

Pemerintah perlu mempertimbangkan cara memberikan kemudahan bagi pelaku industri hilir dalam memperoleh bahan baku.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pedagang memilih tas bekas impor yang baru dibuka dari karung di Pasar Senen Blok 3, Jakarta Pusat, Minggu (29/5/2022). Berbelanja barang bekas impor, baik tas, sepatu, maupun pakaian, kini populer di tengah masyarakat karena harganya jauh lebih murah.

JAKARTA, KOMPAS  —  Asosiasi Pengusaha Indonesia berhadap ada evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang sekarang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024. Alasannya, peraturan ini menyebabkan kenaikan jumlah larangan ataupun pembatasan barang hampir 70 persen.

”Kami telah memberikan masukan kepada pemerintah supaya ada evaluasi. Permendag No 36/2023 tersebut secara prinsip bertujuan untuk menghindari lebih banyak impor ilegal, tetapi kenyataannya tambahan lartas (larangan dan/atau pembatasan) barang tinggi sekali, yaitu hampir 70 persen,” ujar Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani kepada media di sela-sela menghadiri pelepasan mudik gratis yang digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Minggu (7/4/2024), di Jakarta.