Iklan
KSP Sarankan Kebijakan DMO Berbasis Produksi, Bukan Ekspor
Kebijakan DMO diusulkan diubah berbasis produksi. Pemerintah juga berkomitmen membayar utang rafaksi minyak goreng.
JAKARTA, KOMPAS β Kantor Staf Presiden meminta pemerintah mempertimbangkan perubahan kebijakan kewajiban memasok kebutuhan domestik atau DMO minyak goreng. Salah satu opsinya, mengubah kebijakan DMO dari berbasis ekspor ke produksi.
Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Senin (25/3/2024), mengatakan, kenaikan harga minyak goreng curah dan kemasan merek Minyakita terjadi akibat realisasi domestic market obligation (DMO) rendah. Realisasi DMO rendah lantaran pasar ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunan lesu.