Kementerian Perhubungan Bidik Pembiayaan Kreatif

Desain pembangunan transportasi di periode 2020-2024 membutuhkan dana Rp 1.288 triliun. Dalam perencanaan pemerintah, 80 persen berasal dari pembiayaan kreatif, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Masinis Kereta Luar Biasa (KLB) mengemudikan lokomotif rangkaian KLB melintasi perbukitan saat ujicoba rute Maros - Garongkong, Selasa (10/1/2023). Dalam pelaksanaan proyek KPBU KA Makassar-Parepare, Kementerian Perhubungan RI mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan RI melalui fasilitas Project Development Facility (PDF), dimana PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) ditugaskan sebagai pelaksana fasilitas membantu Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK).

JAKARTA, KOMPAS — Guna menekan kesenjangan antara Indonesia barat dan timur, proyek-proyek pembangunan terus digenjot pemerintah. Skema pembiayaan kreatif mendominasi pengerjaan proyek-proyek perhubungan di Indonesia.

”Bagaimana kita menciptakan konektivitas, tetapi juga membuat Indonesia sentris dan tidak bicara tentang Jawa saja,” ujar Menhub Budi Karya Sumadi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2023, di Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Isu nasional pada sektor transportasi selama ini berkutat pada konektivitas dan integrasi antarmoda. Selain itu, peningkatan dan pengembangan transportasi massal perkotaan juga masih menjadi tantangan. Mobilitas cerdas dan ramah lingkungan sekaligus transportasi berkelanjutan juga merupakan pekerjaan rumah Kemenhub.

Budi mengatakan, Presiden memerintahkan Kementerian Perhubungan memperhatikan daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP). Bentuknya diwujudkan dalam pelaksanaan tol laut serta pembangunan bandara dan pelabuhan di pelosok daerah.

Baca juga: Perkuat SDM Transportasi, Kementerian Perhubungan Jalin Kerja Sama dengan ITS

Dalam pembangunan proyek-proyeknya, mayoritas memanfaatkan skema pembiayaan kreatif yang mencapai 80 persen. Sisanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi berbincara di jumpa pers di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (20/12/2023). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memaparkan capaian-capain Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selama 10 tahun terakhir dalam pengelolaan sektor transportasi. Kemenhub menaruh perhatian terhadap daerah 3T yakni terluar, terpencil, dan tertinggal, salah satunya dengan membangun tol laut. Hingga saat ini Kemenhub membangun 21 proyek strategis nasional selama 2023. Sedangkan 14 proyek lainnya ditargetkan rampung pada 2024.

Sepanjang 2020-2024, Rencana Strategis Kemenhub mengalokasikan Rp 1.288 triliun untuk investasi pada sektor transportasi. Proporsi terbesar, 54 persen, merupakan investasi swasta. Disusul badan usaha milik negara (BUMN) 26 persen. Pemerintah berperan menyediakan dana Rp 266,64 triliun atau 20 persen. ”Melihat tingginya kebutuhan pembiayaan tersebut, tidak akan terpenuhi apabila hanya mengandalkan pendanaan rupiah murni (APBN). Oleh karena itu, kami terus mendorong pendanaan kreatif non-APBN,” kata Budi.

Bentuk pendanaan kreatif non-APBN, di antaranya, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), kerja sama pemanfaatan (KSP), peningkatan peran BUMN, surat berharga syariah negara (SBSN), badan layanan umum (BLU), serta investasi swasta murni.

Baca juga: Liburan Akhir Tahun, Jalan Tol Jadi Titik Paling Rawan Macet

Sejauh ini beberapa proyek transportasi didanai melalui skema KPBU. Salah satunya adalah Pelabuhan Patimbang dengan nilai investasi Rp 18,93 triliun. Ada pula Bandara Dhoho Kediri dengan nilai investasi Rp 9 triliun.

Naik-turun

Selama satu dekade ini, pagu anggaran Kemenhub naik-turun. Pagu terbesar digelontorkan pada 2015 senilai Rp 65,13 triliun. Pagu terkecil pada 2022 senilai Rp 33,48 triliun. Realisasi anggaran per tahun selalu di atas 95 persen dalam tiga tahun terakhir. Realisasi tertinggi pada 2022 mencapai 98,04 persen.

Iklan

”Kami optimistis pada 2023 mencapai realisasi di atas 95 persen sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo,” tambah Budi.

Berdasarkan data Kemenhub, terdapat 35 proyek strategis nasional (PSN) sektor transportasi pada 2020-2024. Proyek ini terdiri dari 7 PSN bandara, 13 PSN kereta api (KA), dan 15 PSN pelabuhan.

Pembangunan kereta cepat Whoosh menjadi salah satu proyek yang mendapat sorotan. ”Dengan keterbatasan APBN, kami bisa lakukan dengan creative financing. Artinya, ada investor yang menghubungkan (KA cepat) dari Jakarta ke Surabaya. Makin panjang (jarak) KA cepat ini, makin ekonomis,” kata Budi.

Skema pembiayaan alternatif ini akan diprakarsai dengan desain teknik, kemudian ke proses tender. Pihak terbaik yang akan jadi pemenang untuk meneruskan proyek KA cepat ini.

Target tuntas

Dalam kesempatan sama, Sekretaris Jenderal Perhubungan Novie Riyanto mengemukakan, ada 21 PSN yang konstruksinya tuntas. Sebanyak 9 PSN ditargetkan tuntas pada 2023-2024 dan 5 PSN lainnya rampung setelah 2024.

Proyek-proyek yang rencananya selesai setelah 2024 didominasi pembangunan KA sebagai transportasi massal, yakni transportasi massal cepat (MRT) dan kereta ringan (LRT). Harapannya, kereta api ini dapat menyentuh Banten dan Jawa Barat. ”Jadi memang MRT atau LRT ini masif sekali dan tidak mudah membangun ini karena dari sisi organisasi, kelembagaan, dan finance menempuh jalan cukup panjang,” ujarnya.

Baca juga: Menteri Perhubungan Akan Kaji Regulasi Tarif Batas Atas Pesawat

KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)

Kereta cepat Whoosh tiba di stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (12/11/2023). Jadwal kereta cepat Whoosh menjadi 36 perjalanan per hari dari sebelumnya 28-32 kali setiap harinya. Sementara berdasarkan data hingga 1 November 2023, sebanyak 165.000 tiket Whoosh terjual untuk perjalanan 17 Oktober sampai 4 November. Kompas/Priyombodo (PRI) 12-11-2023

Bandara Dhoho Kediri di Jawa Timur menjadi salah satu PSN yang diharapkan akan beroperasi sesegera mungkin pada 2024. Konstruksi pembangunan telah tuntas sepenuhnya. Proses kalibrasi juga telah dilakukan.

Saat ini Novie menambahkan, pihaknya tengah menanti koordinasi antara PT Angkasa Pura I (Persero) dan para maskapai penerbangan.

Ketua Forum Pembiayaan Infrastruktur Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Muhammad Saifullah berpendapat, inisiatif pemerintah melalukan pembiayaan kreatif sebagai bauran alternatif perlu diapresiasi. Namun, soal proporsinya perlu ditelaah kembali.

”Karena porsi 20 persen dari kekuatan belanja pemerintah itu sedikit sekali,” ujarnya. Infrastruktur yang ada tak semua menarik bagi badan usaha. Alhasil, besaran proporsi perlu ditinjau. Apalagi Kemenhub termasuk lembaga yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara bukan pajak bagi negara ini.

Saifullah menambahkan, proporsi 80 persen nonpemeritah dan 20 persen pemerintah perlu ditinjau ulang. Harus dilihat dasarnya apa dan kebutuhan bagi sektor apa saja.

Baca juga: Mobilitas Warga Jelang Akhir Tahun