Ambisi Penurunan Emisi Lahirkan Proteksi Dagang Baru

Tren proteksionisme hijau oleh negara maju diperkirakan semakin intens ke depan. Negara berkembang perlu merapatkan diri dan menggencarkan lobi-lobi agar tidak tersingkir dari rantai pasok global.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Lanskap Pelabuhan Petikemas Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (20/7/2023). Badan Pusat Statistik mengumumkan, neraca perdagangan Indonesia sepanjang semester I-2023 surplus 19,93 miliar dollar AS atau anjlok 20,24 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

BADUNG, KOMPAS — Rantai pasok dunia berkembang semakin kompleks. Selain tensi geopolitik yang membelah peta perdagangan global, ambisi negara maju untuk menurunkan emisi karbon ikut melahirkan proteksionisme dagang baru yang bisa merugikan negara berkembang. Indonesia mesti bersiap menembus rantai pasok global yang semakin menantang.

Sepanjang tahun 2023 ini, ada beberapa kebijakan dagang oleh negara maju yang turut merugikan Indonesia. Pada Mei 2023, Uni Eropa (UE) resmi menerapkan Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi (EUDR) yang mewajibkan setiap eksportirnya untuk memverifikasi dan menjamin bahwa produknya tidak berasal dari hasil deforestasi.