pemerintahan
Luas Wilayah Jadi Tantangan Penyederhanaan Birokrasi
Struktur birokrasi gemuk membuat kementerian, lembaga, ataupun pemerintahan di daerah kesulitan bekerja secara efektif.
![Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, dan ekonom dari Universitas Katolik Atma Jaya Prasetyantoko (moderator) (dari kiri ke kanan) menjadi narasumber dalam diskusi panel Kompas100 CEO Forum Powered by PLN di Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).](https://assetd.kompas.id/F1qLMGkvZaozCbgwpJvUtM1LZog=/1024x683/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F11%2F01%2F0d192488-b061-43a6-8b67-0ebb92f2dd0a_jpg.jpg)
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, dan ekonom dari Universitas Katolik Atma Jaya Prasetyantoko (moderator) (dari kiri ke kanan) menjadi narasumber dalam diskusi panel Kompas100 CEO Forum Powered by PLN di Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).
JAKARTA, KOMPAS โ Penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara menjadi prioritas kerja pemerintahan. Langkah tersebut diyakini bisa menjadi pintu masuk meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Namun, waktu yang diperlukan untuk penyederhanaan birokrasi tidaklah singkat mengingat luasnya wilayah dan banyaknya jumlah kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah di Tanah Air.