Pemerintah Belum Serius Realisasikan Program Substitusi Elpiji

Konsumsi elpiji bersubsidi dari tahun ke tahun terus naik, sementara di saat yang sama konsumsi elpiji nonsubsidi menurun. Pemerintah belum menemukan formula substitusi elpiji yang tepat untuk mengurangi impor elpiji.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pekerja membawa elpiji 3 kilogram di salah satu agen elpiji di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (6/6/2017).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah selama ini dinilai tidak serius dalam mengurangi ketergantungan elpiji lewat program substitusi elpiji. Indonesia masih mengimpor elpiji yang porsinya mencapai 75 persen dari total konsumsi elpiji nasional. Padahal, konsumsi elpiji bersubsidi terus naik dari tahun ke tahun, sementara konsumsi elpiji nonsubsidi terus menurun. Perlu komitmen dan pembenahan jangka panjang, termasuk diversifikasi energi pengganti elpiji.

Sebelumnya, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/10/2023), Presiden Joko Widodo memimpin rapat tertutup jaringan gas rumah tangga dan pendistribusian elpiji tabung 3 kilogram (subsidi). Salah satu yang dibahas ialah beban fiskal subsidi elpiji. Pada 2023, subsidi elpiji 3 kg dialokasikan Rp 117,85 triliun untuk 8 juta ton gas elpiji (Kompas, 13/10).