KTT ASEAN Dinilai Tak Cukup Mengakomodasi Problem Masyarakat Sipil

Koalisi masyarakat sipil menilai hajatan ASEAN Summit 2023 ini sebagai forum yang ekslusif dan bersifat elitis. Hajatan tersebut dipandang tidak cukup melibatkan masyarakat sipil dalam membahas isu-isu di kawasan.

KOMPAS/AGUSTINUS YOGA PRIMANTORO

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia yang terdiri atas sejumlah organisasi mendeklarasikan sikap mereka menanggapi hajatan KTT Ke-43 ASEAN, di Jakarta, Rabu (6/9/2023).

JAKARTA, KOMPAS – Permasalahan mengenai pekerja informal di kawasan dinilai bertentangan atau bersifat paradoks dengan tema yang diusung dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43. Selain itu, Koalisi Masyarkat Sipil Indonesia menilai hajatan tersebut tidak mengakomodasi partisipasi masyarakat luas sebagai upaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan seperti pekerja migran dan transisi energi.

Hal ini mengemuka dalam deklarasi Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia menyikapi ASEAN SUMMIT ke-43, di Jakarta, Rabu (6/9/2023). Koalisi masyarakat sipil Indonesia ini terdiri atas Migrant Care, Infid, Aman Indonesia, Oxfam, Jaringan Buruh Migran, Serikat Buruh Migran Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, Penabulu Foundation, dan Kapal Perempuan.