Korporasi Nelayan Perlu Dipercepat

Penguatan usaha nelayan melalui koperasi tengah dipacu untuk mendorong aspek hulu-hilir perikanan. Koperasi nelayan perlu dikelola secara profesional.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Nelayan mengisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (21/9/2022). Bahan bakar minyak solar bersubsidi yang dikelola Koperasi Mina Perdana Samudera tersebut dijual kepada nelayan Rp 6.800 per liternya. Pemerintah tengah menyiapkan koperasi agar berperan sebagai penyalur bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi untuk nelayan. Dari sekitar 11.000 kampung nelayan, ketersediaan SPBUN hanya 388 unit atau 3,52 persen.

JAKARTA, KOMPAS — Pengembangan kelompok usaha nelayan berbasis koperasi modern perlu terus dipacu. Hal itu guna mendukung pengembangan skala usaha perikanan yang bernilai tambah lebih besar.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Riza Damanik, mengemukakan, sebagian besar pelaku usaha perikanan tangkap di Indonesia merupakan nelayan kecil. Skala usaha mikro dan kecil ini kerap terganjal masalah pemenuhan kebutuhan melaut, yaitu aspek hulu seperti permodalan dan bahan bakar minyak (BBM) serta aspek hilir seperti pemasaran hasil perikanan, standardisasi, dan keberlanjutan.