Penyaluran Pembiayaan UMKM Lewat Platform Digital Masih Terkendala

Pembiayaan menjadi salah satu aspek penting untuk mendorong UMKM naik kelas. Namun, upaya tersebut masih terkendala banyak faktor.

KOMPAS/AGUSTINUS YOGA PRIMANTORO

Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang W Budiawan memaparkan presentasi dalam acara peluncuran riset EY dan AFPI bertajuk Studi Pasar dan Advokasi Kebijakan UMKM Indonesia, di Plataran Senayan, Jakarta, Jumat (14/7/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah masih belum merata atau terpusat di Pulau Jawa. Peran platform teknologi finansial atau tekfin berbasis digital dalam penyaluran pendanaan diharapkan mampu mengatasi kesenjangan tersebut. Namun, hal ini membutuhkan dukungan kebijakan, pemetaan UMKM, serta peningkatan literasi digital dan literasi keuangan melalui pemerataan infrastruktur.

Hasil kajian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bersama Ernst & Young (EY) Parthenon Indonesia menunjukkan, pembiayaan UMKM masih terpusat di Pulau Jawa dan Pulau Bali, yakni Rp 2.000 triliun atau sebesar 62 persen total pembiayaan UMKM di Indonesia pada 2022. Adapun total penyaluran (supply) pembiayaan UMKM pada tahun 2022 tercatat Rp 1.400 triliun dan tumbuh menjadi Rp 1.900 triliun pada tahun 2026.