Kepercayaan Masyarakat pada Institusi Pajak Bisa Tergerus

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pejabat perlu dilihat kembali apakah sesuai dengan kenyataannya atau tidak. Perlu ada sistem pengawasan yang dibangun bersama Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan KPK.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Mobil yang dikendarai MDS (20), tersangka kasus penganiayaan berat terhadap anak, diparkir di Markas Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (22/2/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Sorotan publik akan gaya hidup mewah keluarga pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dapat menggerus kepercayaan masyarakat, baik pada institusi maupun reformasi perpajakan. Pembenahan serius perlu dilakukan. Sementara Menteri Keuangan mengatakan, selama ini penelitian dan investigasi sebenarnya telah dilakukan.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan, yang dihubungi pada Jumat (24/2/2023), mengatakan, sorotan publik terhadap kasus gaya hidup mewah keluarga pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan bisa berdampak besar pada upaya reformasi pajak secara keseluruhan. Sebelumnya, sudah keluar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.