Pendidikan di Perdesaan

Salah satu janji Presiden Jokowi pada masa jabatannya yang kedua adalah menitikberatkan pembangunan sumber daya manusia. Di wilayah perdesaan, janji itu dapat dipenuhi dengan menunaikan program wajib belajar 12 tahun.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Suasana pembelajaran di salah satu kelas di SD 14 Jati Tanah Tinggi, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (12/2/2022). Hanya separuh siswa yang bisa ikut pembelajaran tatap muka di kelas ini karena sebagian siswa lainnya belum divaksinasi Covid-19. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang mewajibkan siswa yang ikut pembelajaran tatap muka harus sudah divaksinasi.

Beberapa minggu yang lalu saya bertemu seorang pegiat UMKM perdesaan. Dia bercerita tentang kesulitan anak-anak desa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA/sederajat. Ada sekolah menengah yang dikelola swasta, namun bagi penduduk desa, biayanya terbilang mahal. Singkat cerita, akses anak-anak ke sekolah menengah di desa sering terganjal biaya.

Cerita tentang sulitnya anak-anak desa melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah pernah saya dengar dan saksikan sendiri satu dan dua dekade yang lalu, di tempat yang berbeda. Tahun 2002, di salah satu provinsi di luar Jawa, saya bertemu ibu-ibu muda, berusia di bawah 20 tahun. Rata-rata mereka menikah selepas SD. Para perempuan muda ini tidak punya kesempatan melanjutkan pendidikannya. SMP terdekat berjarak 40 kilometer, sehingga jika ingin melanjutkan pendidikannya, anak-anak itu harus hidup terpisah dari orang tua, dan hal ini berarti biaya tambahan untuk hidup mandiri.