Gelombang PHK di Sektor Padat Karya Diperkirakan Berlanjut

Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK, terutama dari industri manufaktur padat karya orientasi ekspor, diperkirakan tetap terjadi tahun 2023.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Dari kanan, Ketua Bidang Perdagangan Apindo Benny Sutrisno, Ketua Apindo Anton Supit, Wakil Ketua Umum Apindo Suryadi Sasmita dan Shinta Kamdani, Ketua Pengupahan Apindo Aloysius Budi, dan Ketua Komite Regulasi Apindo Myra Hanartani saat mengikuti diskusi di Kantor Redaksi Kompas, Jakarta, Selasa (13/12/2022). Diskusi ini membahas berbagai aspek pengupahan dan ketenagakerjaan di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS — Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK pada industri manufaktur padat karya berorientasi ekspor diperkirakan akan terjadi pada 2023. Kalangan usaha berpandangan, hal ini dikarenakan ketidakpastian ekonomi yang melemahkan permintaan pasar ekspor.

Berdasarkan data yang diolah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pembayaran manfaat program Jaminan Hari Tua (JHT) Januari-Oktober 2022 mencapai Rp 36,52 triliun dengan total kasus 2,8 juta kasus. Dari 2,8 juta kasus ini, jumlah kasus pembayaran manfaat JHT dari kriteria PHK mencapai 834.037 kasus dengan nilai JHT dibayarkan sebesar Rp 8,57 triliun.