Pemerintah Alokasikan Rp 4 Triliun untuk Registrasi Sosial Ekonomi

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 4 triliun untuk program Registrasi Sosial Ekonomi yang dijalankan oleh Badan Pusat Statistik mulai 15 Oktober 2022.

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hasil rapat tertutup terkait dengan Registrasi Sosial Ekonomi yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/10/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Pembenahan data melalui sensus penduduk berikut kondisi sosial ekonomi akan dilakukan mulai 15 Oktober ini. Program yang disebut sebagai Registrasi Sosial Ekonomi ini dikerjakan Badan Pusat Statistik di seluruh Indonesia dengan alokasi anggaran sekitar Rp 4 triliun dan melibatkan 400.000 peneliti.

Presiden Joko Widodo memimpin rapat tertutup menjelang dimulainya Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/10/2022). Dalam rapat yang dimulai pukul 13.30 sampai sekitar pukul 14.45, hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono.