Gagasan Penyediaan Kereta Gantung di IKN Perlu Kehati-hatian

Penyediaan alat transportasi kereta gantung untuk Ibu Kota Negara perlu ditempuh dengan hati-hati. Selain relatif baru untuk Kawasan Induk Pusat Pemerintahan, aspek keamanan Kepala Negara juga perlu jadi pertimbangan.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Hujan yang mengguyur saat perjalanan menuju lokasi calon ibu kota negara baru di kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT ITCI, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, membuat jalan tanah yang berkelok-kelok dan berkontur naik turun licin dan hanya bisa dilewati oleh mobil bergardan ganda, Selasa (17/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Berbagai masukan yang terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN terus mengalir dari berbagai pihak. Masukan itu menyangkut beberapa aspek, mulai dari penataan lingkungan, pelibatan sumber daya manusia, hingga penyediaan alat transportasi ramah lingkungan. Masukan terkait alat transportasi itu salah satunya penyediaan sarana berupa kereta gantung.

Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata serta Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno, kepada Kompas, di Jakarta, Senin (18/7/2022), berpendapat, gagasan kereta gantung, sebagaimana usulan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), memang sangat menarik. Gagasan ini bahkan langsung ditindaklanjuti dengan kunjungan kerja Menteri Perhubungan dan Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan ke Jepang pada 21-22 Juni 2022. Mereka meninjau moda transportasi kereta gantung (ropeway) yang berlokasi di Nokogiriyama, Jepang.