Pembahasan Subsidi Pangan di WTO Masuki Babak Baru
WTO tengah mematangkan tiga draf teks tentang reformasi perdagangan pertanian, perdagangan dan ketahanan pangan, serta pembebasan komoditas pangan yang dibeli WFP PBB untuk tujuan kemanusiaan dari larangan ekspor.
Suasana pertemuan para menteri pertanian anggota G20 yang digelar di Buenos Aires, Argentina, Sabtu (28/7/2018). Para menteri, antara lain, mengecam proteksionisme dan menggagas perlunya reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
JAKARTA, KOMPAS — Tantangan kenaikan inflasi global membawa babak baru pembahasan subsidi dan cadangan pangan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Sebanyak 60 negara, termasuk Indonesia, menginginkan WTO memperlonggar regulasi subsidi dan cadangan pangan untuk menjaga ketahanan stok dan kesejahteraan petani di dalam negeri.
Hal itu merupakan salah satu bagian dari tiga draf teks yang tengah dibahas WTO. Ketiga teks itu meliputi rancangan keputusan menteri tentang reformasi perdagangan pertanian, rancangan deklarasi menteri tentang perdagangan dan ketahanan pangan, serta rancangan deklarasi menteri tentang pembebasan komoditas pangan yang dibeli Program Pangan Dunia (WFP) PBB untuk tujuan kemanusiaan dari larangan ekspor.