RUU Energi Baru dan Terbarukan Disorot

Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan telah masuk tahap harmonisasi di DPR RI, tetapi secara substansi dinilai tidak sejalan dengan semangat menjunjung energi terbarukan yang berkelanjutan.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 dan 6 kawasan Tompaso, Tomohon, Sulawesi Utara, Senin (25/4/2022). PLTP yang dikelola PT Pertamina Geothermal Energy ini mampu memproduksi listrik sebesar 40 Megawatt untuk memasok kebutuhan listrik di Sulawesi Utara dan Gorontalo.

JAKARTA, KOMPAS — Koalisi masyarakat sipil menilai Rancangan Undang-Undang atau RUU Energi Baru dan Terbarukan yang digodok DPR bertentangan dengan semangat pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan. Pasalnya, rancangan tersebut memasukkan energi fosil dan energi nuklir.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil tersebut meliputi, antara lain, Institute for Essential Services Reform (IESR), Bersihkan Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Adidaya Initiative, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).