Sanksi Administratif Pelanggaran Perlu Transparan
Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran kapal perikanan dinilai perlu transparan. Perhitungan denda terhadap pelanggaran perlu dibuka ke publik.
KRI Patimura-371 Satkor Koarmada I berhasil menangkap Kapal membawa muatan ilegal yaitu 7000 ekor Belangkas yang merupakan hewan dilindungi.
JAKARTA, KOMPAS — Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran kapal perikanan diminta transaparan. Transparansi proses pengenaan sanksi dan besaran denda administratif terhadap pelaku pelanggaran dinilai perlu guna memberikan kepastian iklim berusaha.
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Mohammad Abdi Suhufan menilai, pemerintah menerapkan asas ultimum remedium dengan mengedepankan sanksi administratif terhadap pelanggaran kapal perikanan. Namun, rasa keadilan dipertanyakan jika pengenaan sanksi dilakukan secara sepihak, tanpa meminta keterangan dan fakta dari pelaku pelanggaran.