Pemerintah Kawal Distribusi BLT Minyak Goreng

Seiring larangan ekspor bahan baku minyak goreng, pemerintah mendistribusikan BLT minyak goreng guna menekan lonjakan inflasi. Bagi ahli ekonomi, larangan itu tak selesaikan masalah karena bisa menyebabkan aksi balasan.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Proses produksi minyak goreng di pabrik pengolah minyak sawit milik PT Smart di Kawasan Industri Marunda Center, Bekasi, Jawa Barat, beberapa waktu yang lalu. Pabrik ini mengolah minyak sawit menjadi beragam produk turunan, seperti minyak goreng, margarin, dan mentega, dengan kapasitas produksi 1.800 ton minyak sawit per hari. Produk yang dihasilkan selain dipasarkan di dalam negeri juga untuk ekspor ke sejumlah negara di Timur Tengah dan Eropa.

JAKARTA, KOMPAS — Setelah pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, Kantor Staf Kepresidenan atau KSP menegaskan akan tetap mengawal bantuan langsung tunai minyak goreng bagi masyarakat. Di sisi lain, desakan agar pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan stop ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng juga terus disuarakan.

”Dari hasil monitoring KSP di lapangan, ada masyarakat yang sedikit bingung dengan sosialisasi penyaluran BLT Minyak Goreng karena di beberapa daerah pelaksanaannya bersamaan dengan penyaluran bansos (bantuan sosial) rutin lainnya,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Abraham Wirotomo di Jakarta, Minggu (24/4/2022).