Insentif untuk Investor Migas

Pemerintah Indonesia punya peluang menarik investor hulu migas sebanyak-banyaknya seiring tingginya harga minyak mentah dan gas alam.

KOMPAS/ARIS PRASETYO

Rombongan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan berkunjung ke unit produksi terapung di lapangan Jangkrik, Blok Muara Bakau, sekitar 70 kilometer dari garis pantai Kalimantan Timur, Minggu (11/6/2017). Lapangan ini mulai memproduksi gas sejak pertengahan Mei lalu dengan kapasitas 130 juta standar kaki kubik per hari dan akan ditingkatkan menjadi sedikitnya 450 juta standar kaki kubik per hari.

JAKARTA, KOMPAS — Seiring tingginya harga minyak mentah, penawaran berbagai skema insentif fiskal dan nonfiskal diharapkan dapat menarik investor hulu minyak dan gas bumi atau migas untuk melakukan eksplorasi di Indonesia. Selain upaya tersebut, pemerintah tetap perlu memaksimalkan produksi dari lapangan migas yang sudah ada.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal, Jumat (15/4/2022), di Jakarta, mengatakan, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas biasanya terkena pungutan pajak langsung dan tidak langsung yang berbeda dengan sektor industri lain. Pajak langsung terdiri atas pajak penghasilan. Kemudian, pajak tidak langsung meliputi pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak dalam rangka impor barang, pajak daerah, dan retribusi daerah.