Nelayan Anambas dan Natuna Tolak Sistem Kontrak Penangkapan Ikan

Penolakan terhadap rencana pemberian kontrak penangkapan ikan kepada korporasi dan investor asing terus bergulir. Masyarakat pesisir menilai kebijakan itu tidak memihak rakyat dan bakal meminggirkan nelayan tradisional.

BATAM, KOMPAS — Nelayan tradisional di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, menolak pemberian kontrak penangkapan ikan kepada korporasi dan investor asing. Kebijakan pemerintah itu dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil dan bakal semakin meminggirkan nelayan tradisional.

Sistem kontrak penangkapan ikan berjangka 15 tahun untuk industri dalam negeri dan penanaman modal asing adalah bagian dari kebijakan penangkapan terukur di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) RI. Dengan sistem itu, negara menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari perikanan tangkap tahun 2022 sebesar Rp 1,5 triliun serta naik jadi Rp 4 triliun tahun 2023.