Dugaan Keterlibatan Anggota Polri Menyelewengkan Pupuk Bersubsidi Ditelusuri

Investigasi Kompas temukan indikasi keterlibatan oknum polisi dalam rantai distribusi pupuk bersubsidi secara ilegal. Dugaan ini akan ditelusuri kepolisian di wilayah. Ketua DPR Puan Maharani pun geram atas sindikat ini.

Kompas/ Bahana Patria Gupta

Ilustrasi: Pupuk bersubsidi.

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara Republik Indonesia berkomitmen menindaklanjuti informasi keterlibatan aparat dalam distribusi pupuk bersubsidi secara ilegal. Penelusuran akan dilakukan oleh satuan kepolisian di wilayah. Anggota Polri yang terbukti terlibat terancam hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Investigasi Kompas sepanjang Desember 2021-Januari 2022 menemukan adanya praktik distribusi pupuk bersubsidi secara ilegal yang ditengarai melibatkan produsen, distributor, kios resmi, dan aparat kepolisian. Dalam rantai distribusi ilegal ini, oknum polisi, salah satunya di Indramayu, Jawa Barat, diduga berperan membiarkan penyelewengan terjadi dengan cara meminta pelapor tidak membesar-besarkan masalah dan tidak meneruskan laporan. Laporan seorang distributor resmi pupuk bersubsidi yang melihat indikasi penyelewengan kepada Polres Indramayu juga tidak diakui oleh Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Indramayu.