Perlu Manajemen Risiko Jangka Menengah-Panjang
Untuk menghadapi dinamika ketidakpastian suplai-permintaan energi, pemerintah diharapkan punya manajemen risiko untuk keberlanjutan energi di dalam negeri.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2Fc45f16fe-a555-4092-b8ea-a449b74f6801_jpg.jpg){kind=logo}
Petugas melakukan pemeriksaan rutin di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu di Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Senin (4/10/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Indeks ketahanan energi Indonesia saat ini berkisar 6,57 atau masuk kategori tahan. Meski demikian, sejumlah akademisi dan praktisi energi berharap pemerintah memiliki strategi manajemen risiko untuk menghadapi ketidakpastian pasokan-permintaan yang diperkirakan berlangsung hingga jangka menengah-panjang.
Dalam webinar ”Ahli Bicara: Krisis Energi Mulai Melanda Dunia, Bagaimana Strategi RI?” yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Minggu (10/10/2021), di Jakarta, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto menyebut indeks ketahanan energi Indonesia berkisar 6,57 atau masuk kategori tahan. Indeks ketahanan energi diukur dari aspek keterjangkauan harga, ketersediaan energi, kemampuan akses, dan ramah lingkungan.