Cabut Kebijakan Vaksinasi Individu Berbayar
Vaksinasi gotong royong berbayar bagi individu dinilai tidak etis diterapkan dan melanggar konstitusi. Pemerintah diharapkan mencabut kebijakan itu dan lebih fokus menangani kondisi darurat.
JAKARTA, KOMPAS β Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan meminta pemerintah tidak hanya menunda, tetapi juga mencabut kebijakan vaksinasi gotong royong berbayar bagi individu. Kebijakan ini dinilai tidak etis dilakukan di tengah kondisi darurat Covid-19 dan bisa menyebabkan ketimpangan sosial.
Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan merupakan gabungan dari 18 elemen masyarakat, seperti lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan wartawan. Beberapa di antaranya adalah LaporCovid19, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesia Global Justice, Aliansi Jurnalis Independen, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Covid Survivor Indonesia.