Pemerintah Tagih Tunggakan BHP Frekuensi Sampoerna Telekomunikasi Indonesia

Penunggakan pembayaran biaya hak penggunaan pita frekuensi akan memengaruhi pendapatan negara bukan pajak.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Teknisi melakukan pengecekan dan perawatan rutin terhadap base transceiver station (BTS) milik perusahaan operator telekomunikasi PT XL Axiata Tbk di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (8/9/2020). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi di sektor informasi dan komunikasi pada kuartal II-2020 tumbuh 10,88 persen, jauh di atas pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang minus 5,32 persen.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah masih menunggu PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia untuk melunasi tunggakan tagihan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio hingga akhir Juli 2021. Penunggakan tagihan yang berlarut-larut dapat menyebabkan pencabutan izin lisensi penggunaan frekuensi.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melayangkan surat teguran kedua kepada PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia atas tunggakan tagihan biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio 450 MHz tahun 2019 dan 2020. Surat teguran kedua ini disampaikan pada 1 Juni 2021. Kemenkominfo memberikan batas waktu pelunasan sampai 31 Juli 2021. Total tunggakan berupa pokok dan denda per 1 Juni 2021 sebesar Rp 442 miliar.