Cegah Kebocoran Anggaran, Pemanfaatan Fasilitas Keuangan Digital Terus Dipacu

Penggunaan sistem digitalisasi ekonomi dan keuangan di Sumsel terus diperluas. Tim percepatan pun dibentuk di beberapa daerah. Ini dilakukan untuk mengurangi potensi kebocoran dalam pengelolaan anggaran di pemerintahan.

PALEMBANG, KOMPAS — Penggunaan fasilitas keuangan digital di Sumsel terus diperluas. Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah pun sudah terbentuk. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dan membuat pengelolaan anggaran semakin efisien, termasuk mengurangi risiko kebocoran yang kerap terjadi dalam pengelolaan transaksi keuangan dalam pemerintahan.

Hal ini mengemuka saat pembukaan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia 2021 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Palembang, Senin (5/4/2021). Kepala  Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan Hari Widodo menerangkan, penggunaan fasilitas keuangan digital oleh pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan terus menggeliat. ”Jumlah transaksi pada 2020 sudah mencapai Rp 42,46 triliun atau sekitar 97,57 persen dari total transaksi belanja daerah,” katanya.

Pencapaian ini membuat Sumsel masuk dalam 10 besar provinsi yang terbilang maju dalam pemanfaatan fasilitas keuangan digital. Hanya saja, dia berharap penerapan elektronifikasi transaksi ini tidak hanya sebatas pada sektor pembelajaan, tetapi dapat dikembangkan untuk optimalisasi pendapatan. Misalnya dengan digitalisasi keuangan di sektor perpajakan, seperti pajak hotel hiburan, pajak restoran, pajak reklame, retribusi pasar, rekreasi, dan retribusi izin mendirikan bangunan.