Basis Data Tunggal UMKM Jadi Prioritas Pemerintah

Pemerintah memprioritaskan penyelenggaraan basis data tunggal UMKM. Data akurat yang selalu dimutakhirkan ikut menentukan ketepatan intervensi dukungan bagi segmen tersebut.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Tangkapan layar Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki dalam telekonferensi pers sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Jakarta, Selasa (23/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Ketiadaan data tunggal selama ini menyulitkan perencanaan, pemberdayaan, dan evaluasi dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah memprioritaskan pengembangan basis data tunggal untuk mengatasi persoalan tersebut.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Selasa (23/2/2021), mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik menyensus usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui sensus ini diharapkan tidak hanya tersaji data statistik, tetapi juga data nama dan alamat, serta produknya.