Tata Kelola BUMDes Perlu Dibenahi

Peran badan usaha milik desa (BUMDes) diandalkan untuk menggerakkan perekonomian desa. Namun, tak sedikit BUMDes yang belum ditopang sumber daya manusia dan kelembagaan yang memadai.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Warga mengisi bahan bakar di Pertashop yang dibangun Pertamina di Selo, Boyolali, Jawa Tengah, dengan latar belakang Gunung Merapi, Rabu (11/11/2020). Penjualan bahan bakar dari gerai yang dikelola oleh badan usaha milik desa (bumdes) saat ini berkisar 300 liter per hari.

JAKARTA, KOMPAS — Kiprah badan usaha milik desa atau BUMDes dalam pemulihan ekonomi perdesaan mensyaratkan tata kelola dan kelembagaan yang optimal. Sayangnya, hingga saat ini masih banyak BUMDes yang belum ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, BUMDes yang dikelola dengan baik dan memiliki kinerja optimal akan sangat berperan untuk menumbuhkan ekonomi desa. Legalitas BUMDes sebagai badan hukum membuka ruang lebar bagi badan usaha itu untuk berkembang dan berkolaborasi hingga setara korporasi besar.