logo Kompas.id
โ€บ
Ekonomiโ€บPemerintah Akui Nelayan Masih ...
Iklan

Pemerintah Akui Nelayan Masih Marjinal

Profesi nelayan masih kerap menjadi pilihan terakhir dan diidentikkan dengan miskin, kumuh, dan bodoh. Kebijakan kelautan perikanan diharapkan inklusif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan nelayan.

Oleh
BM Lukita Grahadyarini
ยท 1 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/mNIKjlkmcf9pbE-MiTBIlvB8De0=/1024x683/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2F42596e1b-5630-4ce6-b765-54c5598b7ad8_jpg.jpg
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Nelayan yang baru pulang dari melaut berusaha mencari celah untuk menyandarkan perahunya di dermaga kawasan Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara, seusai pulang melaut, Minggu (9/8/2020). Dengan menggunakan perahu yang panjangnya tak lebih dari 4 meter, nelayan miskin di Kali Baru mencari ikan dan rajungan dengan jarak tempuh tak lebih dari dua jam dari pantai.

JAKARTA, KOMPAS โ€” Pemerintah mengakui bahwa kondisi nelayan di Tanah Air hingga kini masih marjinal. Hal itu ditandai dengan kemiskinan dan minimnya keterampilan. Di sisi lain, pendataan pemerintah terhadap kondisi nelayan masih terbatas, sementara penerapan teknologi informasi belum memadai untuk mendukung peningkatan produktivitas nelayan.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Zaini mengungkapkan, profesi nelayan hingga hari ini masih dianggap marjinal. Profesi nelayan kerap menjadi pilihan terakhir.

Editor:
Mukhamad Kurniawan
Bagikan