Miskoordinasi Jadi Momok, Tim Baru Dipertanyakan
Selama miskoordinasi antar-kementerian dan lembaga tidak diluruskan, tim baru dikhawatirkan tetap tidak akan efektif dan malah menambah beban anggaran saat kondisi keuangan negara sedang tertekan.
Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, serta Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/7/2020). Pertemuan membahas pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
JAKARTA, KOMPAS — Di tengah ancaman resesi ekonomi serta krisis kesehatan, pemerintah berikhtiar menyinergikan penanganan aspek kesehatan dan perekonomian yang cenderung berjalan terpisah melalui pembentukan komite baru. Namun, selama koordinasi lintas lembaga tidak dibenahi, implementasi berbagai program pemulihan ekonomi serta penanganan Covid-19 dikhawatirkan tetap tidak akan efektif.
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang pelaksanaannya diketuai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir itu dibentuk lewat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo, Senin (20/7/2020).