UMKM Butuh Intervensi Berbasis Digital dari Pemerintah

Berdasarkan data yang dihimpun OECD dari survei Asia Pacific MSME Trade Coalition, hampir 50 persen pelaku UMKM memiliki cadangan kas yang cukup untuk satu bulan, bahkan kurang.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Seorang pekerja bengkel las Kurnia Jaya menyelesaikan pembuatan wastafel portabel pesanan Pertamina Peduli di kawasan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (10/5/2020). Pelaku UMKM bertahan di tengah pandemi Covid-19 dengan memproduksi wastafel portabel yang saat ini banyak dibutuhkan masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS — Dalam menghadapi pukulan pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional, digitalisasi berperan strategis dalam menyokong daya tahan usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh sebab itu, pemerintah mesti memiliki kebijakan intervensi berbasis teknologi digital bagi pelaku UMKM.

Kepala Divisi UKM dan Kewirausahaan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Lucia Cusmano menilai, kebijakan pemerintah yang berorientasi pada teknologi digital memiliki peran strategis bagi pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19. Namun, kebijakan pemerintah sejumlah negara cenderung tradisional.