Pekerja Diminta Laporkan Perusahaan Nakal
Pekerja/buruh didorong melaporkan pelanggaran tunjangan hari raya (THR) ke posko pengaduan. Pandemi Covid-19 dinilai tidak bisa dijadikan alasan untuk lepas dari tanggung jawab.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2F20180615iki-uang-THR-5-Copy.jpg){kind=logo}
Ilustrasi. Disya (13) tersenyum menunjukkan uang THR yang didapatkan saat Lebaran, Jumat (15/6/2018), di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
JAKARTA, KOMPAS — Perusahaan yang melanggar ketentuan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan dapat dilaporkan ke pemerintah. Ada sanksi bagi perusahaan yang menjadikan Covid-19 sebagai alasan untuk lari dari tanggung jawab. Peran aktif pemerintah dibutuhkan untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.
Kementerian Ketenagakerjaan membuka Posko Pengaduan THR (Tunjangan Hari Raya) melalui perwakilan dinas tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Posko dibuka selama 11-31 Mei 2020 secara daring melalui www.kemnaker.go.id untuk mengawasi proses pembayaran THR keagamaan agar sesuai ketentuan.