Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Harus Transparan
Penggunaan dana yang berasal dari APBN harus dijelaskan ke publik. Bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya? Kenapa uang mengalir ke mitra-mitra platform itu? Apa relevansi pelatihan itu bagi pekerja?
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2F20200414_ENGLISH-HL_C_web_1586871851.jpg){kind=logo}
Petugas membantu calon penerima mengakses situs Prakerja.go.id untuk mendaftar program Kartu Prakerja di Posko Layanan Pendampingan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah sudah mencairkan Rp 596,79 miliar dari anggaran program Kartu Prakerja untuk biaya kelas pelatihan dan insentif peserta gelombang pertama. Kini, sejumlah kalangan menuntut agar pemerintah menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menyelenggarakan program dengan alokasi dana senilai total Rp 20 triliun itu.
Dari total anggaran Rp 20 triliun Kartu Prakerja, pemerintah mengalokasikan Rp 5,6 triliun untuk membayar biaya kelas-kelas pelatihan daring yang disediakan perusahaan platform dan lembaga-lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan mereka.