logo Kompas.id
β€Ί
Ekonomiβ€ΊAturan Bebas Muatan dan Ukuran...
Iklan

Aturan Bebas Muatan dan Ukuran Berlebih Terus Molor

Pelaksanaan ketentuan bebas kendaraan dengan muatan dan ukuran berlebih secara penuh tertunda lagi. Kali ini Kementerian Perindustrian meminta penundaan karena kebijakan itu dinilai menurunkan daya saing industri.

Oleh
Norbertus Arya Dwiangga Martiar
Β· 1 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/nwYIA_ZZiJwloD9wgBwowDOqUog=/1024x655/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2F76d86df6-77e6-4645-8813-6531e54b6a62_jpg.jpg
KOMPAS/ALIF ICHWAN

Sejumlah truk melintas di Jalan Tol TB Simatupang, Jakarta, Minggu (12/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS β€” Pada 11 Oktober 2019, Menteri Perhubungan menerbitkan Surat Edaran 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih dan atau Pelanggaran Ukuran Lebih. Edaran itu menjadi langkah menuju bebas mobil barang dengan muatan dan ukuran berlebih di seluruh ruas jalan pada 2021.

Pada tahap awal, kebijakan itu direncanakan mulai berlaku di jalan tol awal tahun ini, lalu berlanjut di penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk mulai Februari 2020. Namun, akhir Desember 2019 Kementerian Perindustrian bersurat ke Kementerian Perhubungan untuk menunda pelaksanaannya.

Editor:
Mukhamad Kurniawan
Bagikan