Menteri Edhy Kaji Larangan Alih Muatan
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2Fkompas_tark_10714956_84_0.jpeg){kind=logo}
Anak buah kapal membongkar muatan ikan Cakalang dari kapal Citra Nusantara Jaya di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta, Selasa (12/2). Ketentuan Menteri Kelautan dan Perikanan yang membolehkan kapal pukat cincin berbobot mati 1.000 ton (GT) melakukan alih muatan ikan di tengah laut untuk diangkut ke luar negeri dinilai akan membahayakan kelangsungan sumber daya ikan dan menghancurkan usaha pengolahan ikan di Tanah Air. Kompas/Priyombodo (PRI) 12-02-2013
JAKARTA, KOMPAS--Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akan mengevaluasi larangan alih muatan kapal atau transhipment. Janji mengevaluasi larangan itu disampaikan untuk menjawab permintaan pelaku usaha agar pemerintah mencabut kebijakan tersebut.
Padahal, larangan alih muatan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Permen KKP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.