Iklan
Tindak Tegas Operator yang Menunggak
PAJAK
Pemerintah perlu menindak tegas penyelenggara telekomunikasi yang lalai menunaikan kewajibannya membayar biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi dan pembangunan jaringan. "Tunggakan BHP frekuensi radio berpotensi mengurangi pendapatan negara bukan pajak," kata Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, Minggu (11/11/2018), di Jakarta. Dalam keterangan pers yang dirilis Jumat pekan lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyebut tiga operator telekomunikasi pemegang izin spektrum frekuensi broadband wireless access (BWA) 2,3 gigahertz menunggak pembayaran biaya hak penggunaan 2016 dan 2017. (MED)