Utang Bank Dunia Dinilai Bukan untuk Akselerasi Reforma Agraria
Hari Tani Nasional di Kota Jambi diperingati dengan unjuk rasa petani dan mahasiswa mulai dari Simpang Bank Indonesia menuju Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (27/9/2016). Petani menuntut realisasi reforma agraria yang dimulai dari peningkatan kesejahteraan kaum tani melalui redistribusi tanah, pemenuhan hak atas sarana produksi dan sarana pertanian, pembentukan institusi produksi, hingga jaminan pasar dan harga bagi petani.
JAKARTA, KOMPAS — Proyek utang Bank Dunia kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atas nama Pemerintah Indonesia dinilai bukan sebagai bentuk akselerasi reforma agraria. Hal ini karena seluruh komponen utang Bank Dunia digunakan bukan untuk proyek reforma agraria.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika di Jakarta, Selasa (24/7/2018), menyatakan, seluruh komponen utang Bank Dunia digunakan bukan untuk reforma agraria, melainkan untuk program satu peta (one map policy) yang dikombinasikan dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan layanan informasi tanah elektronik.