Draf Revisi UU Dinilai Penuh Masalah

KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTO

Tambang terbuka Grasberg PT Freeport Indonesia tampak lengang dan sepi aktivitas sejak penjarahan pipa marak terjadi akhir Oktober hingga pertengahan November 2011.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah praktisi pertambangan mengkritik draf revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Revisi dianggap tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan masalah baru. Cepatnya revisi undang-undang tersebut juga mencerminkan ketidakkonsistenan kebijakan di Indonesia.

Beberapa hal yang mendapat sorotan adalah definisi pengolahan dan pemurnian, peran pemerintah daerah dengan pusat, serta status kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B).