Komitmen Semua Pihak Diperlukan
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2F20180419nad-sejuta-rumah-1.jpeg){kind=logo}
Diskusi tentang perumahan rakyat dengan pembicara (dari kiri ke kanan) Business and Sales Development Department Head, Subsidized Mortgage Division Bank BTN, Budi Permana, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata, dan Direktur Operasi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Nostra Tarigan, Kamis (19/4/2018), di Jakarta.
JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan dan komitmen pemerintah untuk mendorong Program Sejuta Rumah telah dirasakan pengembang. Namun, untuk mendorong pasokan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, diperlukan dukungan pemerintah daerah.
”Pemerintah itu membuat kebijakan. Saat ini sebagian besar insentif di perumahan ini bagi konsumen. Bagi produsen hanya PPh (Pajak Penghasilan) 1 persen. Pemda juga masih memperlakukan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sama dengan rumah komersial,” kata Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata dalam diskusi ”Memperkuat Program Sejuta Rumah”, Kamis (19/4/2018), di Jakarta.