Dana Kelolaan BPJS Ketenagakerjaan Mencapai Rp 305 Triliun Per November 2017
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2FBPJS-Ketenagakerjaan-01.jpg){kind=logo}
Presiden Joko Widodo meresmikan operasi penuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan mulai 1 Juli di areal wisata Pantai Teluk Penyu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (30/6/2015). Presiden didampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, Direktur Utama BPJS Elvyn G Masassya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (tidak tampak di gambar). Selain melindungi para pekerja penerima upah, BPJS Ketenagakerjaan juga diharapkan dapat memberi jaminan kepada pekerja, bukan penerima upah, seperti nelayan, petani, pedagang kaki lima, dan atlet.
SINGAPURA, KOMPAS — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mencatat total dana kelolaan hingga November 2017 mencapai Rp 305 triliun. Nilai ini sudah melampaui target rencana kerja tahunan 2017 sebesar Rp 296 triliun.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto menyebutkan hal itu di sela-sela media gathering bersama 22 wartawan Indonesia, di Singapura, Sabtu (9/12) petang.