Penyeleweng Fasilitas Akan Ditindak Tegas

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berupaya memberi kemudahan prosedural dan fasilitas kepabeanan terkait kegiatan impor untuk mendukung ekspor demi peningkatan devisa. Namun, tindakan tegas tetap akan diberikan apabila sampai ada pihak yang menyelewengkan fasilitas tersebut.

Hal itu terungkap dalam konferensi pers Sinergi Pemberantasan Perdagangan Ilegal antara Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), di Jakarta, Kamis (2/11).

”Sesuai arahan Presiden, kami diminta mengamankan industri dalam negeri dari berbagai macam kegiatan penyelundupan yang menciptakan kompetisi tidak seimbang atau tidak adil,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.