Taksi Aplikasi, Pemerintah Terus Tampung Masukan Masyarakat

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Pengemudi taksi berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Kamis (7/9). Mereka menuntut kebijakan dari pemerintah tentang pengaturan beroperasinya transportasi berbasis daring yang mulai merambah sejumlah wilayah di Jawa Tengah.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, terus mencari dan menampung masukan untuk membuat aturan baru mengenai angkutan berbasis aplikasi. Aturan baru diperlukan setelah Mahkamah Agung membatalkan 14 poin dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 pada 1 Agustus lalu.

”Kami terus mencari masukan dari masyarakat, tim legal, dan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan taksi aplikasi,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hindro Surahmat di Jakarta.