Perguruan Tinggi Diminta Bentuk Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual

Ruang partisipasi warga kampus untuk mendukung korban kekerasan seksual perlu dijamin. Karena itu, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual perlu segera dibentuk.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Mahasiswa mengikuti aksi UGM Darurat Kekerasan Seksual di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis (8/11/2018). Aksi itu menuntut pengusutan secara tuntas kasus dugaan pelecehan seksual oleh salah satu mahasiswa Universitas Gadjah Mada peserta Kuliah Kerja Nyata terhadap rekannya pada 2017.

JAKARTA, KOMPAS — Unsur pimpinan perguruan tinggi diminta untuk menyiapkan dan membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan. Hal itu sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Kehadiran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan  Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi tersebut dinilai menjadi langkah awal untuk menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.