Mendesak, Peta Kebijakan Perekrutan dan Penempatan Guru Honorer
Jika terus dibiarkan, persoalan perekrutan dan penempatan guru non-aparatur sipil negara bisa berdampak kepada kesejahteraan mereka hingga pembelajaran siswa.
Aswanto (42) guru honorer di SD Negeri 13 Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, tengah mengajarkan siswanya, dari rumah mereka.
JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah diharapkan mempunyai peta jalan kebijakan menyelesaikan persoalan perekrutan dan penempatan guru non-aparatur sipil negara. Jika tidak kunjung terselesaikan, permasalahan tersebut semakin berimbas ke proses pembelajaran siswa.
Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Suparman menceritakan, guru non-ASN secara umum masuk ke dalam kelompok guru tidak tetap (GTT) baik mengajar di sekolah negeri maupun swasta. Di sekolah negeri, guru non-ASN dibayar berdasarkan jam mengajar dari anggaran pemerintah dan sumbangan pembangunan pendidikan (SPP) dari orangtua siswa.