Perempuan Kepala Keluarga Kesulitan Mengakses Layanan Publik
Keberadaan sejumlah perempuan kepala keluarga tidak diakui dan tidak terdata oleh pemerintah. Situasi itu menyebabkan para perempuan itu bersama keluarga mereka kesulitan mengakses layanan publik dan bantuan pemerintah.
Perempuan buruh angkut membawa barang di Pasar Pabean, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/4). Untuk membantu perekonomian keluarga, perempuan tersebut bekerja mengangkat barang hingga mencapai berat 80 kilogram di atas kepala.
JAKARTA, KOMPAS — Sebagian perempuan kepala keluarga bersama keluarganya dari lapisan masyarakat bawah kesulitan mengakses layanan publik dan bantuan dari pemerintah. Hal itu disebabkan mereka terlewatkan dalam pendataan program lantaran tinggal bersama orangtua atau kerabat lainnya.
Kondisi itu dialami sejumlah perempuan kepala keluarga yang kembali ke rumah orangtua karena berbagai alasan, antara lain suaminya meninggal, cerai hidup, ditinggalkan suami, ataupun perkawinannya tak tercatat resmi. Bahkan, beberapa perempuan kepala keluarga pulang ke rumah orangtua tanpa mengantongi surai cerai serta dokumen kependudukan lain, seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Anak-anak mereka tak punya akta lahir.