Layanan Kesehatan Reproduksi Belum Banyak Dipahami
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2Fson1-5.jpg){kind=logo}
Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) Zumrotin K Susilo didampingi Herna Lestari, penanggung jawab survei tentang pelaksanaan skema Jaminan Kesehatan Nasional menjelaskan hasil survei tersebut kepada media di Jakarta, Senin (30/4/2018).
JAKARTA, KOMPAS – Layanan kesehatan, terutama terkait kebutuhan perempuan dan kesehatan reproduksi yang tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS, belum banyak diketahui tenaga medis maupun masyarakat. Akibatnya, sebagian peserta program itu belum memanfaatkan layanan tersebut.
Hasil survei Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dan Jaringan Peduli Kesehatan (JP2K) tahun 2015-2017 yang terkait pelaksanaan Skema JKN-KIS di 15 wilayah di 15 provinsi di Indonesia yang menjangkau hampir 9.000 responden, menemukan lebih dari 30 persen petugas kesehatan tidak dapat membedakan JKN dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.