Iklan
Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Perlu Pengawasan
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2F501084_getattachment49028642-a136-43bb-883a-cdf05044147e492470.jpg){kind=logo}
Kondisi Kampung Waegrahe, Desa Waereman, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru, Maluku. Akses menuju kampung ini sangat terbatas, menyebabkan minimnya pelayanan dasar seperti pendidikan maupun kesehatan.
JAKARTA, KOMPAS - Pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar masih menuai beberapa permasalahan di lapangan, seperti pendistribusian dan pencairan. Perlu ada sinergisitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan perbankan, agar tujuan program untuk pengentasan angka putus sekolah tersebut dapat terwujud.
Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dari Juli 2017 hingga Februari 2018, setidaknya terdapat 112 aduan terkait pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP).