Internet Mahal, Tanggung Jawab Siapa
Peraturan pemerintah, pusat maupun daerah, menentukan harga internet. Akan sulit memajukan sektor internet jika hanya DPR dan presiden yang melakukan deregulasi, sementara di level menteri dan pemda menambah regulasi.
-
Presiden berambisi untuk memajukan internet di Indonesia, mulai dari membangun ibukota negara berkonsep smart city rujukan dunia, memperluas 4G ke 12.000 desa terluar, membangun pusat data nasional, dan lain sebagainya. Terakhir, pada Dies Natalis Universitas Katolik Parahyangan (17 Januari 2022), Presiden kembali menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat ekonomi digital dan transformasi masyarakat digital melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi digital (pembangunan satelit, BTS/base transceiver station, dan lain sebagainya). Kebijakan ini diperlukan untuk mewujudkan ekonomi digital yang menciptakan lapangan kerja dan investasi serta produktifitas.
Di level menteri koordinator (menko) juga tak kurang semangat untuk memajukan internet. Meski pada 12 Desember 2021, di acara Indonesia Fintech Summit 2021, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) mengakui ada kendala dalam menumbuhkan ekonomi digital dan menyampaikan bahwa “jaringan internet Indonesia lambat, mahal, dan belum merata”, sehingga banyak desa yang belum menikmati internet. Dengan kata lain internet hanya diakses oleh mereka yang mampu secara ekonomi.