Nomor Pokok Penduduk DKI Jakarta

Nomor induk kependudukan sebagai nomor identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup diperkenalkan Kementerian Dalam Negeri sejak 2007. NIK yang terdiri atas 12 angka khas bagi setiap penduduk ini menjadi dasar pembuatan kartu tanda penduduk elektronik. Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur, setiap penduduk hanya boleh memiliki satu KTP.

Bagi DKI Jakarta, kebijakan berupa nomor identitas tunggal bukanlah hal baru. Tahun 1978, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memberikan nomor pokok penduduk bagi warga, yang perekamannya menggunakan komputer. Kompas edisi 2 April 1975 memberitakan rencana penerapan nomor pokok penduduk yang diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin saat meresmikan sistem komputerisasi administrasi kepegawaian DKI Jakarta, Selasa (1/4/1975).

Ali Sadikin menerangkan, setiap penduduk Jakarta akan diberi nomor pokok yang khas, termasuk anggota ABRI (sekarang TNI dan Polri), pegawai negeri, bahkan bayi yang baru lahir. Nomor pokok terdiri atas sembilan angka berdasarkan tanggal-bulan-tahun kelahiran ditambah tiga nomor urut dari Dinas Pendaftaran Kependudukan.